Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Berdasarkan RPJMD Kota Makassar periode 2015-2019, program  Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas, yang tertuang dalam  misi ketiga yaitu “Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas  Dunia Bebas Korupsi“. Program ini dimulai dengan  membentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan  dalam penyusunan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkup  pemerintahan Kota Makassar.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat  untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi  pemerintahan Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin  dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset dan culturset pegawai. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk  memperbaiki prosedur administrasi dibirokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan  Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  2020-2024. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No. 20  Tahun 2010 dan Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map  Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi di lingkungan Pemerintah  Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 16  Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015-2019.

DOWNLOAD

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI DP3A KOTA MAKASSAR 2020-dikonversi